Israel Ancam Palestina dengan Utang Negara

Islamic Defenders - YERUSALEM - Israel tampaknya akan menggunakan cara lain untuk menghukum Palestina yang ingin memperbaharui statusnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negeri Yahudi itu mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi utang ke Palestina.

Aplikasi Palestina untuk menjadi "Pengamat Non-Negara" di PBB masih menuai kecaman dari Israel dan Amerika Serikat (AS). Namun Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bersikeras akan maju ke PBB.

Salah seorang diplomat senior di PBB mengatakan, Israel akan memantau voting untuk Palestina di Majelis Umum PBB. Namun Israel mulai mempertimbangkan penjatuhan sanksi dengan memanfaatkan utang Palestina.

Sampai saat ini, Otoritas Palestina memiliki utang yang cukup besar dengan Perusahaan Listrik Israel. Utang Palestina dikabarkan mencapai ratusan juta dolar. Palestina pun masih menderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demikian, seperti diberitakan Times of Israel, Rabu (28/11/2012).

Pada Minggu pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar meringankan tekanannya ke Palestina. Sementara itu, Israel mengatakan bahwa mereka akan merespons isu itu dengan hati-hati.

"Kami akan melakukan apapun yang sesuai dengan hukum Israel dan kerangka kerja sama yang sudah ditandatangani dengan Palestina," ujar pejabat Israel.

Pada awalnya, Israel berniat menarik diri dari Perjanjian Oslo 1993 bila Palestina tetap berkeras ke PBB. Para Duta Besar Israel diperintahkan untuk menyampaikan laporan ancaman penarikan diri Israel terhadap perjanjian itu ke presiden atau perdana menteri dari negara tempat mereka berdinas.

Pada dasarnya, Perjanjian Oslo adalah "Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara." Perjanjian itu ditujukan untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Lewat perjanjian itu, Palestina diperbolehkan untuk membangun pemerintahan sementara (Otoritas Palestina). Selain itu, Israel juga diminta menarik pasukannya di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

TIMEofISRAEL | OKZ